Diringkas oleh : Nyoman Rudana, mahasiswa pasca sarjana STIA LAN Jakarta program studi Manajemen Pembangunan Daerah 2008
BAB 14 : ORGANIZED SOCIETY : CITIZENSHIP, INTEREST GROUPS, AND CITIZEN PARTICIPATION.
MASYARAKAT YANG TERORGANISIR : KEWARGANEGARAAN, INTEREST GROUPS DAN PARTISIPASI WARGANEGARA
John O Sullivan, 1837 ;
Semua pemerintah adalah jahat dan orang tua dari kejahatan. Pemerintah yang terbaik adalah yang paling sedikit memerintah.
Henry David Thoureau, 1849 :
Pemerintah yang terbaik adalah yang tidak memerintah sama sekali.
Woodrow Wilson 1892 :
Karena negara ( state ) dapat secara tidak bijaksana turut campur dalam kehidupan individual, ia harus mampu berbicara atas dirinya sendiri dan secara alamiah merupakan sesuatu yang jahat. Ia tidak lebih jahat dari masyarakatnya sendiri dan merupakan badan organik dari masyarakat.
Makna kewarganegaraan berubah secara signifikan .pada abad ke 19 dan 20. Di Eropah, awal abad 19, pemerintah mempercayai bahywa tugas intinya adalah sebagai polisi, keamanan, perpajakan, dan pertahanan wilayah à era nightwatch state . Di USA, ketidakpercayaan terhadap pemerintah sudah ada sejak awal kemerdekaannya. Setengah abad kemudian, Woodrow Wilson mengemukakan ide bahwa pemerintah dapat bertindak jahat à Organic State Theory : pemerintah adalah ekspresi dari masyarakatnya..
Sejak pertengahan abad ke 19, geografi sosial dari masyarakat berubah dan makin cepat perubahannya di abad 20. Industrialisasi, urbanisasi, pertumbuhan demografi,demokratisasi namun juga keterasingan dari habitat aslinya dan penurunan komunitas pedesaan, mempunyai dampak besar untuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya dan terhadap makna dari kewarganegaraan tsb.
Abad 20, interest group ( kelompok kepentingan ) bermunculan, dan menjadi kekuatan yang powerful dalam pembuartan pembuatan kebijakan dan keputusan. ( Skoepol, Ganz, Munson, 2000 ), contoh : serikat pekerja dan organisasi wanita.
Interest group sangat penting untuk tata penyelenggaraan pemerintahan saat ini ( contenporary governance ). Beda antara partai politik dengan interest group :
Í Bila partai politik mewakili kepentingan yang secara potensial kompetitif, maka interest groups biasanya fokus pada isu – isu tertentu.
Í Partai politik eksis untuk mengokohkan posisinya di otoritas publik, interest group lebih terprogram dalam orientasinya.
Í Interest group secara umum merupakan kekuatan politik yang powerful,dan secara formal tergabung ke dalam sistem politiuk - administrasi kebijakan dan pembuatan keputusan ( wilson 1990 ).
14.1 Perubahan makna dari kewarganegaraan
Pada peradaban Yunani kuno, kewarganegaraan didefiniasikan sebagai kewarganegaraan yang baik ( good citizenship ) :
Í Seseorang yang yang memiliki pengetahuan dan kapasitas memerintah dan juga diperintah.
Í Merupakan ikatan di antara rakyat, dan antara rakyat dengan pemerintah, melalui partisipasi secara sukarela terhadap urusan- urusan publik.
John Locke :
Makna kewarganegaraan secara prinsip : semua rakyat dapat menjadi warganegara, dan terikat ke dalam hubungan kontraktual yang sukarela satu sama lain.
Marshall ( 1965 ) : 3 tahap hak – hak warganegara :
1. Hak hak sipil : kebebasan berbicara, hak memiliki properti, hak berserikat, dll.
2.Hak berpolitik : merupakan ekspansi dari partisipasi warganegara.--> hak untuk memilih ( vote ), hak untuk dipilih.
3.Hak – hak warganegara : hak – hak kesejahteraan dan hak – hak sosial, yang awalnya berakar dari komunitas lokal di kota dan perusahaan.
Tabel 14.1
Perkembangan elaborasi dari kewarganegaraan di dunia barat.
Hak Isi Institusi
Sipil Hak hukum individu Pengadilan
Politik Partisipasi Parlemen, dewan lokal
Sosial Kesejahteraan, jaminan sosial sistem pendidikan, social
Service
Sumber : Marshall 1965, 78
3 tingkat kewarganeraan :
1. tingkat lokal : pemerintah lokal, dimana warganegara dapat langsung mengalaminya.
2. tingkat nasional : seseorang dapat diplih sebagai anggota partai p[olitik atau anggota dewan.
3. tingkat internasional : kewarganegaraan global
Heater 1990 :Idealnya, ketiga level dari kewarganegaraan ini secara harmonis saling terkait, tidak hanya untuk alasan praktis namun kewarganegaraanjuga dipandang sebagai fenomena multilevel.
Albrow 1996
Pada negara Uni Eropah :kewarganegaraan menempatkan kekuasaan pemerintahpada arena lokal,regional dan supranasional. Dalam kerangka kewarganegaraan yang performatif, yang tidak terbatas pada tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks hak hukum, politik dan hak sosial, tidak terbatas kepada warganegara suatu bangsa, namun meluas kepada hak manusia ( human rights )pada skala global.
14.2 Type Interest Group dan Jejaring Interaksi : umum dan Observasi yang country-specific.
I. De Jong ( 1958 ) :
Perbedaan tiga type asosiasi :
1. Asosiasi Konstitusional : berdasarkan hukum dan beberapa jenis keputusan pemerintah. Dibedakan antara : Badan Pembuat Keputusan ( Codeciding Bodies ) : kongres,senat, dewan lokal ( DPD, DPRD ), badan eksekutif( badan implementasi seperti agency dekonsentrasi )dan asosiasi netral ( bagian dari pemerintah, namun tidak terlibat ke dalam poengambilan dan implementasi kebijakan ).
2. Asosiasi yang aktif secara politik :
a. Asosiasi integral yang aktif secara politik ( politically active ntegral association ) :
menempatkan isu yang lengkap menyangkut redistribusi nilai- nilai ( misal : partai politik, gereja ).
b. Asosiasi sektoral yang aktif secara politik ( politically active sectoral associations ) : tidak terbatas pada distribusi nilai dari serangkaian isu yang terkait ( misal serikat pekerja, asosiasi profesional ).
c. Asosiasi kesatuan yang aktif secara politik ( ( politically active sectoral associations ) : fokus kepada satu isu.
3. Asosiasi apolitik :jauh dari proses politik ( misal : klub olahraga, keluarga, usaha kecil ).
II. Almond ( 1968 ) :
Interest group berdasarkan tingkat dimana partai politikdan interest group dibatasi dan dihubungkan oleh area geografis tertentu :
1. Tipe Anglo – American :
Fungsi partai politik dan interest group dibatasi secara kuat. Interest group mencari dukungan dan berupaya mengusahakan keinginannya ke dalam agenda pubik, sedangkan partai politik mengumpulkan berbagai permintaan ( demand ).
2. Tipe kedua : baik partai politik mapun interest group dibedakan secara penuh.
3. Tipe ketiga : contoh di Itali atau Perancis, partai p[olitijk dan interst grup keduanya birokratis, sama dengan tipe Anglo American, namun tidak otonomi, melainkan sangat berhubungan dan saling mengendalikan.
4. Tipe keempat :partai politik mengumpulkan kebutuhan, interest group mengembangkan style konsensus dari pembuatan keputusan. Contoh : negara Skandinavia, Belgia, Belanda.
III. Peters ( 1989 ) :
Kategori interest group berfokus pada bentuk dan tipe interaksi antara interst group dan birokrasi.
1. Tipe Interaksi yang sah :
interest group menjadi bagian institusional dari proses pembuatan keputusan dan akan berkonsultasi pada area spesifik. Contoh : konsultasi antara badan pemerntah dan kaum pengusaha dan serikat pekerja dalam pembuatan kebijakan sosial ekonomi.
Salah satu varian dari tipe ini adalah korporatisme.
Lowi : Pluralisme dengan dukungan ( sponsored pluralism ) à makin besar pengaruh suatu interst group, makin berkurang sifat sukarela dari anggotanya.
2. Tipe Interaksi Clientela :
Pemerintah cenderung berkonsultasi dengan interest group clientela namun tidak diperlukan perangkat hukum dalam hal ini. Hubungan antara birokrasi dan interest group masih tetap langsung.Contoh : asosiasi pertanian. Contoh : USA, Perancis, itali.
3. Tipe Interaksi Parantela :
interaksi antara interest group dan pemerintah didasarkan atas hubungan kekeluargaan / kedekatan. Dalam hal ini hungan keduanya tidak langsung, contoh : beberapa negara Eropah Barat dan selatan( perancis, Itali, Spanyol, Yunani ), amerika Latin,Afrika, negara berpartai tunggal ( Uni sovyet sebelum tahun 1991 ) dimana terdapat hiraki paralel.
4. Tipe Interaksi yang tidak sah :
meliputi semua usaha yang mempengaruhi pembuatan kebijakan di luar salran politik normal , misal demonstrasi dan kekerasan.
Tabel 14.2
Taksonomi Jejaring kebijakan
Aktor Dominan Beberapa anggota Banyak anggota
Negara ( kolektif ) Birokrasi, clientela, jejaring korporat jejaring pluralisme
Masyarak ( individual ) Partisipatori – statis Isu jejaring
Captured statist
Triadic networks
Sumber : Howlett & Ramesh 1998
Peter :
Mengkategorikan interaksi sebagai kesinambungan antara interaksi yang sering dan terinstitusional dalam kasus interest group yang sah di satu sisi dengan interaksi yang tidak terinstitusional dan ad hoc dari nterest group yang tidak sah di sisi lain. Kesamaan di antara mereka adalah adanya upaya untuk melobi apa yang mereka wakili.
Melobi :
- membutuhkan pengetahuan mengenai pertisipan , serta peluang dan resiko konflik, sehingga lobbying merupakan upaya yang profesional.
-Andersen dan Eliassen, 1991 : melobi harus dilakukan pada tahap sedini mungkin dari proses pengambilan keputusan dan pada level hirarkis serendah mungkin.
- Lobbying harus lebih efektif bila berbagai interest group saling mendukung tujuan masing – masing.
- Dalam melobi, organisasi beroperasi dalam suatu jejaring : contoh :
a. segitiga besi : hubungan antara pemerintah, militer dan industri.
b. jejaring isu ( issue networks ) : melibatkan anyak pemain , sehingga lebih terbuka dan
terfragmentasi ( Heclo, 1992 ).
c. jejaring kebijakan ( Van Waarden, 1992 ) ; merupakan konsep palng umum untuk mendesktripsikan hubungan publik dan private, dimana issue network menjadi komponennya.
Van Waarden ( 1992 ) membedakan 11 tipe jejaring kebijakan :
1. Statisme dan pantouflage ( di Perancis, dimana masyarakat sipil berlaih ke posisi industri namun masih teridentifikasi dengan nilai – nilai aslinya ).
2. Captured statism
3. Clientelism
4. Pluralisme yang tertekan ( pressure pluralism ).
5. Hubungan Parantela
6. segitiga besi
7. jejaring isu ( issue networks )
8. Korporatisme sektoral
9. Makrokorporatisme dan intersectoral concertation
10. Korporatisme Negara
11. Pluralisme yang didukung ( sponsored pluralism )
Van warden membedakan 7 dimensi “
Pemain, fungsi, striktur, konvensi dari interaksi, institusionalisasi, pembagian kekuasaan, strategi administrasi publik. Enam diantaranya mempunyai tiga dari 8 karakteristik scoring dari masing – masing tipe 11 jejaring.
14.3. Dari satu menuju ke banyak interest groups
Tipe tertua dari interest group sosial skala besar ( selain gereja ) adalah organisasi bisnis profesional yang dikenal dengan guild ( = firm = firma atau perusahaan ) ( Van Waarden 1992 ). Umumnya diasosiasikan dengan Eropah Barat abad pertengahan, dimana guild ada sampai abad 18. Guild juga ditemukan di negara islam ( kekaisaran byzantine ) dan Cina sampai awal abad 20, babylon, India, Yunani Kuno, dan roma ( Olson, 1982 ). Beberapa guild dibuat khusu untuk kepentingan agama, sosial ( charity ), atau budaya. Yang paling terkenal adalah trade guild ( untuk perdagangan ) dan craft guild ( untuk industri kerajinan) , yang mengorgansir monopoli dari produk spesifik / kerajinan.
Guild bekerja sama erat dengan pemerintah lokal, memastikan kalitas produk dan memonitor hubungan ekonomi di pasar.
Guild dihapuskan seiring dengan meningkatnya ekonomi pasar bebas ( di Inggris dihapus tahun 1762, Tuscany 1770, Perancis 1791 ). Pemerintah menarik diri dari pengendalan langsung terhadap mutu produk.
Abad 19, ide yang mendominasi pasar dan invsible hand adalah harga diciptakan melalui kompetisi tak terbatas antara demand dan supply. Pertumbuhan demografik menumbuhkan permintaan massal untuk prodk yang hanya dapat dipenuhi oleh industrialiasidan inovasi teknologi. Standarisasi proses prodksi menjadi penting. Namun perlu modal besrsehingga perusahaan berupaya membatasi resiko, dengan membatasi kompetisi dan lebih menyukai menciptakan monopoli. à menyebabkan harga naik dan pembatasan produksi bebas à direspon pemerintah dnegan Perjanjian Sherman Anti trustdi USA tahun 1890, atau di Eropah Baratdengan upaya menjalin hubungan antara karyawan dan perusahaan dalam formulasi kebijakan sosal ekonomi.
Van Waarden ( 1985 ) :
Membedakan 4 fase perkembangan kapasitas organisasional dari masyarakat.
1. Fase I : didominasi oleh guilds.
2. Fase II : munculnya organisasi lokal, tahun 1900 an.
3. Fase III : interest groups lokal dan regional bersatudalam organisasi nasional ( pada
paroh pertama abad 20.
4. Fase IV : interest group nasional menjalin hubungan dengan pemerintah, mulai pertengahan abad 20.
Perbedaan antara guild abad pertengahan dan asosiasi interest group modern :
1. Guild dipenuhi oleh fungsi ekonomi dan sosial
2. Mereka beroperasi dalam situasi dimana pemerntah tidak menstimulasi berdirinya organisasi pribadi.
3. Guild sangat hirarkis , tidak ada keseteraan antara atasan dan bawahan.
4. Guild memegang monopoli atas kerajinan dan perdagangannamun sangat terfragmentasi
5. Guild berperan penting dalam pengaturan hubungan antar produsen dengan konsumen dan dalam mengendalikan ekonomi.
6. Guild hanya bermakna di eropah
14.4. Partisipasi Warganegara : asosiasi sukarela, Koproduksi, dan partnership antara publik – privat.
Pendekatan konsep Partisipasi warganegara dilakukan dengan 2 cara :
1. pendekatan dimana warganegara mampu mengorganisir dirinya sehingga fokus pada self governance.
2. Pengertian partisipasi warganegara dalam produksi dan kemungkinan pengambilan keputusanmengenai pelayanan publik à harus dibuat perbedaan antara partisipasi sukarela ( voluntary ) dan wajib ( compulsory ).
Partisipasi dalam termnologi keterlibatan warganegara yang aktualdlam pengambilan keputusan merupakan hal yang mendominasi konsep Barat dalam partisipasi dan bisa langsung, misal melalui referendum, maupun tidak langsung ( partai politik, interest group, voting ).
Jordan ( 1989 ) : Empat masalah dalam kerjasama antar asosiasi sukarela :
1. Tidak adanya kesamaan interest dalam masyarakat modern.
2. Perbedaan keinginan di antara anggotanya
3. Jumlah yang terbatas dari sumber daya alam, waktu dan enewrgi
4.Tidak adanya sistem tunggal dari koordinasi yang bekerja baik untuk semua warganegara.
Dua cara yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan kapasitas asosiasi di dalam masyarakat :
1 Partnership antara publik – privat : pemerintah terlibat dalam interaksi produktif dengan perusahaan swasta / privat.
2. Koproduksi : interaksi antara pemerintah dan kelompok masyarakat.
Brudney dan England ( 1983 ) :
Koproduksi terdiri dari keterlbatan warganegara atau partisipasi ( dibandingkan dengan respons birokrasi ) dalam pelayanan jasa urban.hasilnya lebih kepada dampak positif darpada negatif terhadap pola pelayuanan jasa. Koprouksi berakar dari kerjasama sukareka dari warganegara dibandingkan dengan ketaatan ( compliance ) terhadapo hukum, dan lebih melibatkan perilaku aktif daripada pasif. Kedua kelompok dan individu dapat terlibat ke dalam koproduksi namun keterlibatan yang lebih penting adalah kolektivitasnya.
14.5. Antara negara dan pasar : tindakan kolektif, umum dan korporatisme.
Keterlibatan pemerintah diperlukan mengingat pada saat orang dihadapkan dengan pilihan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, orang akan memilih yang pertama, sehingga perlu intervensi pemerintah pada area dimana pasar tidak peduli.
Hardin ( 1968 ) : mansia terfokus pada keuntungan jangka pendek yang mereka bisa dapat dan akan menguras sumber daya dimana hidup mereka tergantung padanya. Individu yang pedulimengenai sumber daya dan mencari jalan untuk melindunginya harus menerima bahwa orang lain yang tidakj berkontribusi ( para pendompleng / free rider ) akan mendapatkan keuntungan dari usaha mereka.
Elinor Ostrom : Common Pool Resource ( CPR ) arrangement :
Í Organisasi yang beroperasi di antara Negara dan pasardimana teori poltik tradisional dan ilmu politik difokuskan pada pilihan ekstrim atau solusi.
Í Merupakan organisasi kemasyarakatan, nakun berbeda dengan yang lain dimana mereka dapat menjatuhkan sangsi terhadap mereka yang tidajk mengikuti aturannya.
Í Perkembangannya melalui proses bottom up.
Tabel 14.3.
Perbandingan Umum ( Commons ) , Pasar dan Negara dalam 5 Dimensi
Pasar Umum Negara
Partisipasi Tidak memaksa Tidak memaksa Memaksa
Tujuan Memaksimalkan Dibagi ( shared ) Otoritatif
( private goods ) ( common goods ) ( public goods )
Sumber Daya Pribadi / private Umum Publik
Timbal Balik Quid pro quo Saling menguntungkan Persamaan
Hubungan sosial caveat emptor Adil hukum
Sumber : Lohmann 1992
Streeck dan Schimtter ( 1985 ) :
Baik komunitas ( solidaritas spontan ), pasar ( kompetisi ), negara ( hirarki ) tidak menghaislkan kemampuan problem solving yang memadai -à Private Interest Government ( PIG ) : pengaturan dimana suatu upaya dibuat untuk membuat asosiatif, tindakan kolektif kepentingan pribadi yang berkontribusi kepada pencapaian tujuan kebijakan publik
Dalam hal ini konsep PIG tidak banyak berbeda dengan CPR. Keduanya menekankan kepada gabungan upaya individual, yang terikat namun tidak ditentukan oleh negara dan sistem administratif. Bedanya pada pencapaian tujuan kebijakan publik dimana tujuan ini identik dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini PIG merupakan contoh dari korporatisme.
Korporatisme adalah kopnsultasi yang terinstitusi ( terorganisir, sering, dan wajib ) dari interest group oleh pemerintah, sama halknya dengan commons ( umum ), yang merepresentasikan situasi dari timbal balik yang saling menguntungkan.
Pada situasi Societal of Neocorporatism : sema organisasi kemasyarakatan mempunyai peluang untuk membentuk isu dari kepentingan umum dan publikdi dalam strukturdari knsultasi dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah berperan sebagai mediator di antara berbagai interst groups seperti negosasi gajiantara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha à Bottom up Corporatism. Lawannya adalah Top Down Corporatism, dikenal sebagai State Corporatism ( korporatisme Negara ) , contohnya pada fasisme Itali.
Dahl dan Lindblom ( 1953 ) : poliarchy :
Demokrasi dimana para non leaders / bukan pemimpin menjalankan kontrol yang tinggi terhadap para pemimpin pemerintahan. Mereka mengisyaratkan adanya bahaya dari tawar menawar nasional sebagai bagian dari organisasi raksasa yang akan membahayakan kedaulatan rakyat.
14.6. Kesimpulan : masyarakat Sipil ( civil society ) sebagai Utopia atau Alternatif Realistik dari Pelayanan Publik
Follet 1920, Putnam, Leonardi, Nanneti 1993
Kualitas pemerintah pada tingkat lokal sangat tergantung kepada tingkat dimana warganegara terlibat dalam komunitasnya ( voting, membaca koran, namun juga sebagai anggota asosasi di lingkungannya ). Dari sudut pandang ideologi, masyarakat sipil merupakan jalan untuk merevitaliasi warganegara sebagai anggota aktif pemerintah. Seperti halnya neokorporatisme dan koproduksi, masyarakat sipil merupakan jalan untuk mengeskpresikan harapan dimana individu akan mengambil tanggung jawabnya sebagai warganegara dan mengkombinasikannya untuk memenuhi kekosongan yang ditinggalkan sebagai konsekuensi dari reformasi kesejahteraan negara.
a. segitiga besi : hubungan antara pemerintah, militer dan industri.
b. jejaring isu ( issue networks ) : melibatkan anyak pemain , sehingga lebih terbuka dan
terfragmentasi ( Heclo, 1992 ).
c. jejaring kebijakan ( Van Waarden, 1992 ) ; merupakan konsep palng umum untuk mendesktripsikan hubungan publik dan private, dimana issue network menjadi komponennya.
Van Waarden ( 1992 ) membedakan 11 tipe jejaring kebijakan :
1. Statisme dan pantouflage ( di Perancis, dimana masyarakat sipil berlaih ke posisi industri namun masih teridentifikasi dengan nilai – nilai aslinya ).
2. Captured statism
3. Clientelism
4. Pluralisme yang tertekan ( pressure pluralism ).
5. Hubungan Parantela
6. segitiga besi
7. jejaring isu ( issue networks )
8. Korporatisme sektoral
9. Makrokorporatisme dan intersectoral concertation
10. Korporatisme Negara
11. Pluralisme yang didukung ( sponsored pluralism )
Van warden membedakan 7 dimensi “
Pemain, fungsi, striktur, konvensi dari interaksi, institusionalisasi, pembagian kekuasaan, strategi administrasi publik. Enam diantaranya mempunyai tiga dari 8 karakteristik scoring dari masing – masing tipe 11 jejaring.
14.3. Dari satu menuju ke banyak interest groups
Tipe tertua dari interest group sosial skala besar ( selain gereja ) adalah organisasi bisnis profesional yang dikenal dengan guild ( = firm = firma atau perusahaan ) ( Van Waarden 1992 ). Umumnya diasosiasikan dengan Eropah Barat abad pertengahan, dimana guild ada sampai abad 18. Guild juga ditemukan di negara islam ( kekaisaran byzantine ) dan Cina sampai awal abad 20, babylon, India, Yunani Kuno, dan roma ( Olson, 1982 ). Beberapa guild dibuat khusu untuk kepentingan agama, sosial ( charity ), atau budaya. Yang paling terkenal adalah trade guild ( untuk perdagangan ) dan craft guild ( untuk industri kerajinan) , yang mengorgansir monopoli dari produk spesifik / kerajinan.
Guild bekerja sama erat dengan pemerintah lokal, memastikan kalitas produk dan memonitor hubungan ekonomi di pasar.
Guild dihapuskan seiring dengan meningkatnya ekonomi pasar bebas ( di Inggris dihapus tahun 1762, Tuscany 1770, Perancis 1791 ). Pemerintah menarik diri dari pengendalan langsung terhadap mutu produk.
Abad 19, ide yang mendominasi pasar dan invsible hand adalah harga diciptakan melalui kompetisi tak terbatas antara demand dan supply. Pertumbuhan demografik menumbuhkan permintaan massal untuk prodk yang hanya dapat dipenuhi oleh industrialiasidan inovasi teknologi. Standarisasi proses prodksi menjadi penting. Namun perlu modal besrsehingga perusahaan berupaya membatasi resiko, dengan membatasi kompetisi dan lebih menyukai menciptakan monopoli. à menyebabkan harga naik dan pembatasan produksi bebas à direspon pemerintah dnegan Perjanjian Sherman Anti trustdi USA tahun 1890, atau di Eropah Baratdengan upaya menjalin hubungan antara karyawan dan perusahaan dalam formulasi kebijakan sosal ekonomi.
Van Waarden ( 1985 ) :
Membedakan 4 fase perkembangan kapasitas organisasional dari masyarakat.
1. Fase I : didominasi oleh guilds.
2. Fase II : munculnya organisasi lokal, tahun 1900 an.
3. Fase III : interest groups lokal dan regional bersatudalam organisasi nasional ( pada
paroh pertama abad 20.
4. Fase IV : interest group nasional menjalin hubungan dengan pemerintah, mulai pertengahan abad 20.
Perbedaan antara guild abad pertengahan dan asosiasi interest group modern :
1. Guild dipenuhi oleh fungsi ekonomi dan sosial
2. Mereka beroperasi dalam situasi dimana pemerntah tidak menstimulasi berdirinya organisasi pribadi.
3. Guild sangat hirarkis , tidak ada keseteraan antara atasan dan bawahan.
4. Guild memegang monopoli atas kerajinan dan perdagangannamun sangat terfragmentasi
5. Guild berperan penting dalam pengaturan hubungan antar produsen dengan konsumen dan dalam mengendalikan ekonomi.
6. Guild hanya bermakna di eropah
14.4. Partisipasi Warganegara : asosiasi sukarela, Koproduksi, dan partnership antara publik – privat.
Pendekatan konsep Partisipasi warganegara dilakukan dengan 2 cara :
1. pendekatan dimana warganegara mampu mengorganisir dirinya sehingga fokus pada self governance.
2. Pengertian partisipasi warganegara dalam produksi dan kemungkinan pengambilan keputusanmengenai pelayanan publik à harus dibuat perbedaan antara partisipasi sukarela ( voluntary ) dan wajib ( compulsory ).
Partisipasi dalam termnologi keterlibatan warganegara yang aktualdlam pengambilan keputusan merupakan hal yang mendominasi konsep Barat dalam partisipasi dan bisa langsung, misal melalui referendum, maupun tidak langsung ( partai politik, interest group, voting ).
Jordan ( 1989 ) : Empat masalah dalam kerjasama antar asosiasi sukarela :
1. Tidak adanya kesamaan interest dalam masyarakat modern.
2. Perbedaan keinginan di antara anggotanya
3. Jumlah yang terbatas dari sumber daya alam, waktu dan enewrgi
4.Tidak adanya sistem tunggal dari koordinasi yang bekerja baik untuk semua warganegara.
Dua cara yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan kapasitas asosiasi di dalam masyarakat :
1 Partnership antara publik – privat : pemerintah terlibat dalam interaksi produktif dengan perusahaan swasta / privat.
2. Koproduksi : interaksi antara pemerintah dan kelompok masyarakat.
Brudney dan England ( 1983 ) :
Koproduksi terdiri dari keterlbatan warganegara atau partisipasi ( dibandingkan dengan respons birokrasi ) dalam pelayanan jasa urban.hasilnya lebih kepada dampak positif darpada negatif terhadap pola pelayuanan jasa. Koprouksi berakar dari kerjasama sukareka dari warganegara dibandingkan dengan ketaatan ( compliance ) terhadapo hukum, dan lebih melibatkan perilaku aktif daripada pasif. Kedua kelompok dan individu dapat terlibat ke dalam koproduksi namun keterlibatan yang lebih penting adalah kolektivitasnya.
14.5. Antara negara dan pasar : tindakan kolektif, umum dan korporatisme.
Keterlibatan pemerintah diperlukan mengingat pada saat orang dihadapkan dengan pilihan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, orang akan memilih yang pertama, sehingga perlu intervensi pemerintah pada area dimana pasar tidak peduli.
Hardin ( 1968 ) : mansia terfokus pada keuntungan jangka pendek yang mereka bisa dapat dan akan menguras sumber daya dimana hidup mereka tergantung padanya. Individu yang pedulimengenai sumber daya dan mencari jalan untuk melindunginya harus menerima bahwa orang lain yang tidakj berkontribusi ( para pendompleng / free rider ) akan mendapatkan keuntungan dari usaha mereka.
Elinor Ostrom : Common Pool Resource ( CPR ) arrangement :
Í Organisasi yang beroperasi di antara Negara dan pasardimana teori poltik tradisional dan ilmu politik difokuskan pada pilihan ekstrim atau solusi.
Í Merupakan organisasi kemasyarakatan, nakun berbeda dengan yang lain dimana mereka dapat menjatuhkan sangsi terhadap mereka yang tidajk mengikuti aturannya.
Í Perkembangannya melalui proses bottom up.
Tabel 14.3.
Perbandingan Umum ( Commons ) , Pasar dan Negara dalam 5 Dimensi
Pasar Umum Negara
Partisipasi Tidak memaksa Tidak memaksa Memaksa
Tujuan Memaksimalkan Dibagi ( shared ) Otoritatif
( private goods ) ( common goods ) ( public goods )
Sumber Daya Pribadi / private Umum Publik
Timbal Balik Quid pro quo Saling menguntungkan Persamaan
Hubungan sosial caveat emptor Adil hukum
Sumber : Lohmann 1992
Streeck dan Schimtter ( 1985 ) :
Baik komunitas ( solidaritas spontan ), pasar ( kompetisi ), negara ( hirarki ) tidak menghaislkan kemampuan problem solving yang memadai -à Private Interest Government ( PIG ) : pengaturan dimana suatu upaya dibuat untuk membuat asosiatif, tindakan kolektif kepentingan pribadi yang berkontribusi kepada pencapaian tujuan kebijakan publik
Dalam hal ini konsep PIG tidak banyak berbeda dengan CPR. Keduanya menekankan kepada gabungan upaya individual, yang terikat namun tidak ditentukan oleh negara dan sistem administratif. Bedanya pada pencapaian tujuan kebijakan publik dimana tujuan ini identik dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini PIG merupakan contoh dari korporatisme.
Korporatisme adalah kopnsultasi yang terinstitusi ( terorganisir, sering, dan wajib ) dari interest group oleh pemerintah, sama halknya dengan commons ( umum ), yang merepresentasikan situasi dari timbal balik yang saling menguntungkan.
Pada situasi Societal of Neocorporatism : sema organisasi kemasyarakatan mempunyai peluang untuk membentuk isu dari kepentingan umum dan publikdi dalam strukturdari knsultasi dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah berperan sebagai mediator di antara berbagai interst groups seperti negosasi gajiantara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha à Bottom up Corporatism. Lawannya adalah Top Down Corporatism, dikenal sebagai State Corporatism ( korporatisme Negara ) , contohnya pada fasisme Itali.
Dahl dan Lindblom ( 1953 ) : poliarchy :
Demokrasi dimana para non leaders / bukan pemimpin menjalankan kontrol yang tinggi terhadap para pemimpin pemerintahan. Mereka mengisyaratkan adanya bahaya dari tawar menawar nasional sebagai bagian dari organisasi raksasa yang akan membahayakan kedaulatan rakyat.
14.6. Kesimpulan : masyarakat Sipil ( civil society ) sebagai Utopia atau Alternatif Realistik dari Pelayanan Publik
Follet 1920, Putnam, Leonardi, Nanneti 1993
Kualitas pemerintah pada tingkat lokal sangat tergantung kepada tingkat dimana warganegara terlibat dalam komunitasnya ( voting, membaca koran, namun juga sebagai anggota asosasi di lingkungannya ). Dari sudut pandang ideologi, masyarakat sipil merupakan jalan untuk merevitaliasi warganegara sebagai anggota aktif pemerintah. Seperti halnya neokorporatisme dan koproduksi, masyarakat sipil merupakan jalan untuk mengeskpresikan harapan dimana individu akan mengambil tanggung jawabnya sebagai warganegara dan mengkombinasikannya untuk memenuhi kekosongan yang ditinggalkan sebagai konsekuensi dari reformasi kesejahteraan negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar